Seputar Kristenisasi

[Kristenisasi][bleft]

Seputar Syiah

[Syi'ah][bsummary]

Seputar Liberal

[Liberal][twocolumns]

Upaya Menyingkirkan Islam Dari Tampuk Kekuasaan

(Qodisiyah.com) Dalam sebuah tatanan masyarakat, dibutuhkan sebuah sistem yang mengatur dan menertibkan hal-hal yang menjadi pondasi berdirinya sebuah masyakarat yang teratur. Dan dalam menjalankan system-sistem tersebut, dibutuhkan pribadi yang dapat menjalankannya dengan baik.
Islam melalui Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sangat memperhatikan masalah ini, untuk menjaga sekaligus melaksanakan amanah mengatur bumi dan seisinya yang telah manusia terima saat Allah ‘menawarkan’ amanah khalifah dan pengaturannya kepada makhluk-Nya yang lain. Dengan hikmah-Nya semua makhluk menolak membawa amanah ini, hingga kemudian manusialah yang membawanya (Q.S al-Ahzab:72)

Mengatur setiap yang Allah berikan adalah tugas setiap insan yang ciptakan ke dunia ini. Setiap insan diamanahkan menjadi pemimpin bagi pribadinya sendiri,(HR. Bukhari 844). Ini dimaksudkan agar setiap diri memperhatikan apa yang menjadi tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. (Q.S Al-Baqarah:30)

Dalam sebuah tulisannya Dr. Syamsudin Arif, Direktur INSISTS, menuliskan;

Sebuah kesimpulan menarik yang dikemukakan oleh Bernard Lewis, guru besar di Universitas Princeton, Amerika Serikat, bahwa salah satu ciri yang membe- dakan agama Islam dengan agama Yahudi dan Kristen adalah perhatian besar dan keterlibatan langsung yang ditunjukkannya terhadap tata kelola negara dan pemerintahan, hukum, dan perundangan: The religion of Islam, in contrast to both Judaism and Christianity, was involved in the conduct of go vernment and the enactment and enforcement of law from the very begin- ning, tulisnya dalam buku Islam: The Religion and the People(New Jersey:Pearson, 2009), hlm.81.

Kemudian beliau menulis,

Dengan kata lain, Islam adalah satu- satunya agama yang sangat peduli pada politik. Namun, bukan politik sebagai tujuan, melainkan politik sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih mulia, yaitu kebaha- giaan manusia di dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad berdak wah, berdagang, dan berperang. Pun para sahabat beliau yang melihat kekuasaan politik sebagai amanah (trust) dan fitnah (test).

Keragu-raguan umat saat ini dalam menentukan arah berfikirnya dalam memandang sebuah kekuasaan dan pemimpinnya, banyak dipengaruhi oleh media yang menyebar paham komunis dan juga liberalisme. Perlahan masyarakat digiring untuk tidak melihat kekuasaan dan politik dari titik agama yang ia yakini. Ummat tidak lagi banyak terpanguruh, tatkala dari atas-atas mimbar para da’I dan ulama menghimbau akan rambu-rambu menentukan pemimpin sesuai ajaran dan tatanan agama.

Setidaknya ada tiga hal yang membuat keraguan di tengah-tengah umat saat memilih pemimpin:

Pertama, media yang memperburuk citra dewan-dewan rakyat serta pimpinan-pimpinan daerah yang muslim. Dengan sangat rajin, media menghidangkan dengan sangat menarik hal ini ke hadapan publik dan membesar-besarkannya. Ini sangat tidak berbanding dengan banyaknya pemimpin-pemimpin muslim yang berprestasi dan memiliki kredibilitas yang baik. Semuanya diramaikan oleh media-media nasional dan internasional. Disamping itu, perlahan pemimpin non-muslim mulai diangkat namanya dengan semua citra baik yang dibuat-buat.

Memang beberapa tokoh-tokoh umat banyak yang bermasalah dalam berbagai bidang. Dengan sebaik mungkin, media menyoroti prihal agamanya dan membawa pada satu kesimpulan publik akan tidak bermutunya umat muslim saat diberi amanah kekuasaan. Hingga kemudian lahirlah semboyan, “Pemimpin kafir tidak korupsi lebih baik dan tepat untuk dipilih daripada pemimpin Muslim yang korupsi dan bermasalah.”

Kedua, umat digiring kepada satu propaganda yang sedari dulu banyak disuarakan oleh Negara-negara komunis dan juga Negara-negara barat. Politik modern Barat yang banyak disoroti sebagai sistem terbaik dalam memegang sebuah kekuasaan, hari ini tergambar mulai perlahan di Negara ini. Mereka menganggap dengan sistem itulah Islam dapat maju dan berkembang.

Sistem yang dimaksud tiada lain adalah sistem politik komunis. Sebuah sistem pemerintahan yang melepaskan pengaruh-pengaruh agama di dalamnya. Karena bagi penganut sistem ini, agama banyak memperlambat gerak sebuah pemerintahan dan tidak jarang malah menjatuhkannya. Sistem inilah yang kemudian perlahan ditawarkan sebagai solusi kepemimpinan modern. Darinyalah lahir sebuah pemikiran, bahwa umat ini tidak mengapa jika dipimpin oleh yang tidak seagama dan seakidah dengannya.

Ibnu Qutaibah dalam kitabnya, ‘uyunul Akhbar (Juz 1 hal.21) menyebutkan “Kekuasaan dan agama adalah dua hal yang bersahabat. Tidaklah berdiri salah satunya kecuali dengan yang lain”.

Islam yang telah dibawa Rasulullah dan dibangun dalam sebuah masyakarat Madani telah menggambarkan hal ini dengan sangat jelas. Dalam kepemimpinannya, Rasulullah menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai asas kepemimpinannya. Dalam banyak hal, agama selalu menjadi asas, demi tegaknya semua tatanan masyarakat yang baik. Karena sekali lagi, kekuasaan tanpa agama, hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang berselimut hawa nafsu.

Maka menjadikan agama sebagai tuntunan dalam sebuah kekuasaan, mengharuskan setiap yang di dalamnya tunduk dan patuh pada aturan-aturannya. Keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia tidak menjadikan masyarakatnya harus bebas tanpa aturan. Jika melihat kepada sila pertama, maka kita dapat melihat bahwa negera Indonesia adalah Negara yang beragama. Sila pertamanya adalah menjadikan tuntunan Tuhan sebagai dasar bernegara. Ini tercermin dengan adanya isyarat percaya pada Tuhan yang satu.

Ketiga, sebagian umat melihat sistem negara saat ini sebagai sistem thagut (syaithan). Ini tergambar dengan banyaknya masyarakat yang tidak memilih saat diadakannya pilihan daerah atau pemilihan umum saat memilih presiden. Ini kemudian diperparah dengan pemikiran yang mengatakan Islam seharusnya tidak masuk ke ranah politik. Paradigma seperti ini menjadikan sebagian oknum-oknum jahat untuk mengambil suara dan menjadikannya di tempat-tempat pilihan lain. Apalagi hari ini, dalam berbagai pemilihan daerah banyak calon-calon wakil rakyat dan juga pimpipinan daerah yang beragama non-Muslim. Akibatnya di sisi lain, umat Islam kekurangan suara untuk memenangkan calon-calonnya.

Memilih pemimpin adalah menentukan langkah majunya sebuah bangsa atau daerah. Memilih pemimpin hendaklah kiranya mengacu pada rambu-rambu dan seruan agama. Karena Islam sedari dulu telah mengatur semuanya dengan sangat jelas.

Jika kemudian, ada pemimpin yang menghilangkan identitas agama dari tanda pengenal, seperti KTP dan lain sebagainya, maka akan sangat terlihat langkah apa yang ia telah pilih untuk daerah yang dibawahinya. Apabila sesosok pimpinan daerah melarang takbiran sebagai simbol berakhirnya Ramadhan dan mengizinkan perayaan malam baru di jalan-jalan. Melarang pemotongan hewan Qurban di lapangan dengan dalih ketertiban lingkungan, padahal ia adalah simbol dalam agama Islam (Q.S al-Hajj:32), maka sudah sangat terlihat jalan apa yang ia ingin bangun untuk masyarakat kedepannya. Jika ada seorang pemimpin daerah yang melegalkan bebasnya penjualan miras dan alkohol, yang telah jelas bagi umat Islam keharamannya (Q.S Al-Maidah:90), setelah sebelumnya dilarang dan di atur undang-undangnya, maka sudah terang apa yang akan menjadi gambaran baginya sebuah daerah.


Memilih seorang pemimpin bagi umat ini, membutuhkan ilmu. Seruan ulama seharusnya ditaati, sebagai cara kita menjaga keutuhan bangsa ini. Memilih tidaklah semata karena ‘kata-kata’ yang dihembuskan oleh media tentangnya. Pemimpin pilihan umat haruslah alim (memiliki ilmu), adil, sehat secara fisik dan mental, peduli terhadap masalah, tegas dan percaya diri(al-Ahkam as-Sulthaniyah, Imam Mawardi). Wallahu’alam bis shawab (YH)
Ingin publikasikan tulisan di QODISIYAH.COM? Klik di sini!

No comments: