Seputar Kristenisasi

[Kristenisasi][bleft]

Seputar Syiah

[Syi'ah][bsummary]

Seputar Liberal

[Liberal][twocolumns]

Liberalisme “Produk Kegagalan Diabolisme Intelektual”

(Qodisiyah.com) A. Sejarah dan Akar Pemikiran Liberalisme

Kata-kata  liberal  diambil  dari  bahasa  Latin  liber  berarti  bebas  dan  bukan  budak, atau  suatu keadaan  dimana  seseorang  itu  bebas  dari  kepemilikan  orang  lain.  Makna  bebas  kemudian menjadi  sebuah  sikap  kelas  masyarakat  terpelajar  di  Barat  yang  membuka  pintu  kebebasan berfikir  (The  old  Liberalism).. Ditilik dari aspek sejarahnya, Ideologi Liberalisme banyak dipengaruhi gerakan kebebasan yang pecah pada Revolusi Industri yang disuarakan oleh proletar (kaum buruh) untuk meraih kebebasan dari sistem feodal di Eropa, yang dalam hal ini memperkenalkan beberapa tokoh pengusung seperti Karl Marx dan Lenin pada abad 14 M. Teori materialisme inilah yang kemudian berkembang menjadi ideologi Komunisme. Ideologi ini menginginkan kebebasan bagi masyarakat proletar dari keterjajahan segolongan kaum elit dengan cara mengalihkan kekuasaan produksi yang mulanya berada di tangan kaum elit beralih kepada kekuasaan negara yang dalam hal ini menjadi wakil kaum proletar.

Yang perlu digaris bawahi adalah pada saat yang bersamaan sejarah sistem feodal ini juga didukung dan dilanggengkan oleh doktrin-doktrin agama kristiani yang mengatakan bahwa “jika ditampar pipi kirimu maka berikanlah pipi kananmu”, “seorang budak harus patuh terhadap tuannya”, doktrin agama dijadikan alat bagi pengukuhan sistem feodalisme jika terdapat golongan proletar yang menyuarakan kebebasannya. Maka tak ayal lagi, jika dalam pengakuannya, Karl Marx menyatakan “Agama itu Candu”, karena agama mereka pada saat itu telah ditunggangi kepentingan kaum Borjuis.

 Dari makna kebebasan berfikir inilah kata liberal berkembang sehingga mempunyai berbagai makna. Secara politis liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat pada individu, dianggap sebagai memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk  persamaan hak dihormati, hak berekspresi dan bertindak serta bebas dari  ikatan-ikatan  agama dan ideologi (Simon Blackburn, Oxford Dictionary of Philosophy). Dalam konteks sosial liberalisme diartikan sebagai suatu etika sosial yang membela kebebasan (liberty) dan persamaan (equality) secara umum (Coady, C. A. J. Distributive  Justice). Menurut Alonzo L. Hamby, PhD, Profesor Sejarah di Universitas Ohio, liberalisme adalah paham ekonomi dan politik yang menekankan pada kebebasan (freedom), persamaan (equality), dan kesempatan (opportunity) (Brinkley, Alan. Liberalism and  Its Discontents). Sejarahnya paham liberalisme ini berasal dari Yunani kuno, yang merupakan salah satu elemen terpenting peradaban Barat. Namun, perkembangan awalnya terjadi sekitar tahun 1215 M, ketika Raja John di Inggris mengeluarkan Magna Charta, dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan raja kepada bangsawan bawahan. Magna Charta ini secara otomatis telah membatasi kekuasaan Raja John sendiri dan dianggap sebagai bentuk liberalisme awal (early liberalism).

  Perkembangan  liberalisme  selanjutnya  ditandai  oleh  revolusi  tak  berdarah  yang  terjadi  pada tahun 1688 M yang kemudian dikenal dengan sebutan The Glorious Revolution of 1688. Revolusi ini berhasil menurunkan Raja James II dari England dan Ireland (James VII) dari Scotland) serta mengangkat William II dan Mary II sebagai raja. Setahun setelah revolusi ini, parlemen Inggris menyetujui  sebuah  undang-undang  hak  rakyat  (Bill  of  Right)  yang  memuat  penghapusan beberapa  kekuasaan  raja  dan  jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat Inggris. Pada saat bersamaan, seorang filosof Inggris, John Locke, mengajarkan bahwa setiap orang terlahir dengan hak-hak dasar (natural right) yang tidak boleh dirampas. Hak-hak dasar itu  meliputi  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  memiliki  sesuatu,  kebebasan  membuat  opini, beragama, dan berbicara. Di dalam bukunya, Two Treatises of Government (1690), John Locke menyatakan, pemerintah memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar tersebut, dan jika ia tidak menjaga hak-hak dasar itu, rakyat memiliki hak untuk melakukan revolusi.

  Liberal dalam  konteks  kebebasan  intelektual  berarti  independen  secara  intelektual,  berfikiran  luas, terus  terang,  dan  terbuka. Kebebasan  intelektual  adalah  aspek  yang  paling  mendasar  dari liberalisme sosial dan politik. Kelahiran dan perkembangannya di Barat terjadi pada akhir  abad ke 18, namun  akar-akarnya dapat  dilacak  seabad  sebelumnya  (abad  ke  17).  Di  saat  itu  dunia  Barat  terobsesi  untuk membebaskan  diri  mereka  dalam  bidang  intelektual,  keagamaan,  politik  dan  ekonomi  dari tatanan moral, supernatural dan bahkan Tuhan.   Pada saat terjadi Revolusi Perancis tahun (1789)  kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika,  kepecayaan,  berbicara,  pers  dan  politik  sudah  dicanangkan.  Prinsip-prinsip  Revolusi Perancis  itu  bahkan  dianggap  sebagai  Magna  Charta  liberalisme.

B.Strategi Liberalisme

Cara-cara  yang  banyak  dilakukan  oleh mereka  untuk  menyerang  umat  Islam  agar  umat  Islam  lupa  pada  identitas  aslinya  adalah melalui  propaganda,  pendidikan, pengajaran,  buku,  media cetak,  internet,  website,  olahraga, yayasan, lembaga-lembaga, hiburan, film dan musik.  Strategi "Al-Ghazful Fikr" untuk merusak ajaran Islam dan umat Islam, secara umum bentuknya dapat dikelompokkan dalam 4 strategi besar (Grand Strategy), yaitu :
  1. Strategi "Tasykik (mendatangkan keraguan)", yaitu strategi yang berfokus pada berbagai usaha untuk mendangkalkan aqidah Islam.                                                                                      
  2. Strategi "Tasywih", yaitu strategi yang berfokus pada berbagai usaha untuk  penodaan ajaran Islam.
  3. Strategi "Tadzwib", yaitu strategi yang berfokus pada segala usaha untuk  melakukan persenyawaan/asimilasi ajaran Islam yang prinsipil dengan ajaran  dari  luar Islam (Sekularisme, Liberalisme, Pluralisme, kapitalisme, komunisme, animisme
  4. Strategi "Taghrib", yaitu strategi yang berfokus pada segala usaha untuk  menyimpangkan perilaku umat Islam menjadi berperilaku tidak Islami, yang tidak disiplin terhadap nilai-nilai Rabbani dan nilai-nilai ajaran Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Dampak lebih jauh yang lebih parah lagi akibat keberhasilan program Ghazful Fikri ini adalah dengan  munculnya  fenomena  kuat  pada  umat  Islam  yang  cenderung  tidak  memiliki  lagi  jati dirinya  sebagai  pribadi  Muslim,  bahkan  sudah  semakin  asing  pemahamannya  dengan Islamic worldview (Pandangan Hidup) Islam dan  Peradaban Islam.
C. Diskursus Pemikiran Kaum Cendikiawan Muslim:

Dari pengertian diatas, dapat kita pahami bahwa ideologi liberalisme merupakan produk pemberontakan terhadap sistem yang menindas masyarakat Eropa baik dalam segi ekonomi, sosial-budaya, politik bahkan Agama. Kesalahan terbesar adalah apabila mengangkat ideologi ini sebagai role model dalam menerapkan cara pandang terhadap Islam dan segala aspek kehidupan seorang muslim. Pasalnya keduanya (Islam dan non muslim Eropa) memiliki perbedaan yang sangat signifikan, baik dalam sejarah, ideologi, budaya, landasan nilai dan pandangan hidup. Aktivis JIL belum lama ini menjustifikasi bahwa umat Islam harus mengembangkan suatu  pemahaman baru dalam penafsiran al-Qur’an dan ajaran Islam. Mereka mengatakan bahwa penafsiran oleh ulama  atau  golongan  tertentu  bukanlah  yang  paling  benar  dan  mutlak.  Setiap  orang  dan golongan dihimbau agar menghargai hak orang dan golongan lain untuk menafsirkan al-Qur’an dan  ajaran  Islam  “berdasarkan  sudut  pandangnya  sendiri”.  Tulisan  ini  bermaksud  mengkritisi gagasan  perlunya  reinterpretasi  al-Qur’an  dan  liberalisasi  tafsir  tersebut  secara  metodologis dan epistemologis.

   Namun perlu dipahami bahwa untuk  layak  menafsirkan  al-Qur’an,  terdapat metodologi ketat dalam penafsiran Al-Qur’an seperti menguasai  bahasa  Arab  dan  literatur  hadis  secara mendalam dan komprehensif, tidak setengah-setengah atau sepotong-sepotong. Jika prasyarat ini sudah terpenuhi, anda disarankan mengikuti prosedur yang berlaku: menafsirkan suatu ayat dengan ayat lain, dan atau menafsirkan ayat al-Qur’an dengan Sunnah/hadis Rasulullah SAW, dan  atau  menafsirkannya  dengan  keterangan  para  mufassirin  dari  kalangan  Sahabat,  Tabi‘in, dan  para  ulama  salaf.  Demikian ditegaskan  oleh  Imam  as-Suyuti  dalam kitabnya, at Tahbir  fi ‘Ilmi t-Tafsir (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 128-9.

  Lalu kapan suatu interpretasi dikatakan berdasarkan opini pribadi? Menurut Imam al-Ghazali, jenis penafsiran yang dilarang dan dikecam ada tiga : Pertama,  jika  anda  menafsirkan al-Qur’an dengan pendekatan linguistik semata-mata, tanpa menghiraukan keterangan hadis dan riwayat sahih. Kedua,  jika  anda  sengaja  melompati  dan  menafikan  tafsir  literal  seraya  membuat  tafsiran allegoris, seperti golongan Batiniyah yang mengatakan bahwa kata-kata ‘api’ (naar) dalam (QS 21:69) itu maksudnya kemarahan Raja Namrud, bukan “si jago merah”. Ketiga, apabila sebelum menafsirkan al-Qur’an anda sudah terlebih dulu mempunyai gagasan, teori,  pemikiran,  ideologi,  keyakinan  atau  tujuan  tertentu,  lantas  al-Qur’an  anda  tafsirkan sesuai  dengan  dan  menurut  apa  yang  ada  di  kepala  anda  itu.  Ini  sama  dengan  meletakkan gerbong di depan lokomotif (putting the chariot before the  horse). Cara-cara menafsirkan al-Qur’an  semacam  ini  masuk  dalam  kategori  tafsir  dengan  opini  yang  pelakunya  diancam  api neraka, terlepas dari maksud dan niat baiknya, disadari ataupun tidak, sengaja maupun tanpa sengaja (Lihat: Ihya’ ‘Ulumiddin, Kairo, 1967, I:378-83).  

Dalam  konteks  ini  para  penyeru  reinterpretasi  perlu  mencermati  lagi  dua  buah  hadis  terkait sebagai berikut:  “Siapa  saja  yang  menyatakan  sesuatu  tentang  al-Qur’an  berdasarkan  opininya  sendiri, kalaupun  pendapatnya  itu  betul,  maka  sesungguhnya  ia  telah  melakukan  kesalahan  (fa ashaaba faqad akhtha’a)” (HR. Imam Abu Dawud, no.3652),  dan kedua:  “Seorang hakim yang telah melakukan ijtihad, jika kesimpulan ijtihadnya betul, maka untuknya dua pahala. Namun jika kesimpulannya salah, maka baginya satu pahala” (HR. Imam Bukhari dan Muslim).   Keterangan Rasulullah Saw ini sangat logis. Yang dinilai disini bukan hanya hasilnya, tetapi juga cara kerjanya. Jika keduanya betul, diberikan poin 2. Jika metodenya betul, walaupun hasilnya keliru, diberikan  poin  1 (dapat pahala  dan  tidak  berdosa).  Jika  prosedur  penafsirannya sudah  salah, meskipun kesimpulannya betul (secara kebetulan!), maka poinnya 0 (pahalanya hangus untuk menebus kesalahannya). Apalagi jika keduanya salah, maka poinnya -2 (dosanya dua kali lipat).

  Kritik Epistemologis Persoalan mendasar yang juga luput dari wacana liberalisasi tafsir adalah seputar status dan validitas suatu penafsiran. Ungkapan  seorang pemikir liberal, misalnya, bahwa penafsiran al-Qur’an dan ajaran Islam oleh  ulama  atau golongan tertentu bukanlah yang paling  benar dan mutlak, adalah pendapat yang sangat rapuh secara epistemologis. Demikian juga seruan agar  setiap orang dan golongan berani menafsirkan al-Qur’an dan ajaran Islam“berdasarkan sudut pandangnya  sendiri”  serta  mau  menghargai  hak  orang  dan  golongan  lain  untuk  membuat interpretasi sendiri. Jika dicermati  secara  seksama, ungkapan-ungkapan  semacam  ini  hanya menunjukkan kerancuan berpikir (confusion  intellectual) yang tak disadari  (paralogism) dan kekeliruan yang disengaja untuk mengecoh dan menyesatkan orang lain (sophism). Semuanya lahir dari sikap skeptis dan bermuara pada relativisme epistemologis.

Bukan hanya sampai disini, para aktifis liberal juga mengikut sertakan nama-nama ilmuan dan ulama islam untuk mengukuhkan opininya. Salah satunya adalah Perlakuan ideologis mereka terhadap Ibn Rusyd dalam diskursus Islam saat ini.  Tokoh  asal Cardova ini bahkan "diposisikan" sebagai pemikir Muslim pertama yang menanamkan serta menyebarkan benih rasionalisme, liberalisme, dan sekularisme dalam ranah pemikiran Islam. Gambaran seperti ini dapat dibaca pada karya-karya pemikir Arab-Muslim saat ini seperti ‘Atif al-‘Iraqi, Abid al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zayd, Arkoun dan lain-lain. Klaim mereka tersebut biasanya mereka dasarkan pada sikap kritis yang ditunjukkan oleh Ibn Rusyd pada al-Ghazali dan mutakallimun, baik Mu‘tazilah maupun Asy‘ariyyah, seperti yang dapat dibaca dari karya agungnya Tahafut al-Tahafut dan al-Kasyf ‘an Manahij al-Adillah, juga pada posisi yang ditawarkan pada Fasl al-Maqal terkait dengan hubungan Syari'at (Agama) dan Filsafat.

Mereka mengatakan “Jika Umat Islam ingin maju mengejar  ketertinggalannya,  maka mereka harus mengembalikan ruh (spirit) Averroeisme sebagaimana yang dilakukan oleh Barat. Karena hanya ruh inilah yang sesuai dengan semangat zaman  kita  saat ini. (Abid  al-Jabiri,  Nahnu  wa  al-Turath, hal.  49). Nasr Hamid  Abu Zayd juga berseru: “Kita membutuhkan Ibn Rusyd untuk memmecahkan krisis peradaban dan intelektual kita  dan  untuk  membolehkan  kita  berpartisipasi  membangun  peradaban  manusia saat ini.”(Nasr Hamid Abu Zayd, al-Khitab wa al-Ta'wil, hal. 26-27). Beberapa penulis juga menjadikan solusi yang ditawarkan Ibn Rusyd dalam  mengurai konflik filsafat dan Agama sebagai alasan untuk menyebutnya sebagai pemikir liberal. Padahal, posisi Ibn  Rusyd  ini  juga  tidak  baru, telah terdapat beberapa tokoh sebelumnya yang memiliki pemikiran yang sama. Ibn Rusyd berpandangan  bahwa  kebenaran filosofis  (aqliah) tidak kontradiktif dengan kebenaran ilahi (wahyu) karena keduanya  bersumber  dari  satu sumber yang sama.

 Al-Kindi, Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali, Fakhruddin al-Razi juga berpikiran sama. Mereka juga percaya bahwa wahyu dan akal saling melengkapi. Mereka juga sependapat dengan Ibn Rusyd bahwa jika wahyu dan akal tidak bisa direkonsiliasi, maka jalur ta’wil harus ditempuh.  Dan  untuk  itu,  mereka  mengingatkan  akan  pen ta'wil  tersebut  harus memmperhatikan "rambu-rambu" bahasa. Jadi bukan asal ta'wil dan tafsir saja dengan hanya berpatokan pada aspek historis-sosiologis ayat semata.  Lebih  jauh  Ibn  Rusyd  pun  menekankan  agar  ta'wil  tersebut  tidak  diekspos  kepada  para jadaliyyun (mutakallimun), apa lagi kepada orang awam. Sebab,  menurutnya, kedua kelompok ini tidak memiliki kapasitas intelektual untuk mencerna hal tersebut. Ibn Rusyd khawatir jika ta'wil  tersebut  di  ekspos  kepada  mereka,  hanya  akan  menimbulkan  kekufuran. Disini  Ibn Rusyd menunjukkan sikap tidak demokratis, dimana hanya sebagian orang yang berkapasitas saja yang berhak mendapat akses informasi.

 Selain itu, para pemikir liberal juga menganggap bahwa semkin liberal seseorang maka akan memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Seorang tokoh liberal perempuan dalam hal ini Aminah wadud, menjadi sorotan publik yang bangga terhadapnya karena berani mnjadi imam shalat Jum’at bagi laki-laki, yang melambangkan persamaan derajat menurut mereka. Dalam soal ini, Ibn Rusyd juga memiliki hujjah yang jauh dari pemikiran liberal. Dalam Bidayah al-Mujtahid, Ibn Rusyd memilih mengikuti pandangan jumhur 'ulama yang berpendapat  bahwa  shalat  Jum’at  hanya  wajib  pada  laki-laki.  Untuk mendukung pandangannya, Ibn Rusyd menyetir sebuah riwayat dari Rasulullah Saw (lihat Bidayah al-Mujtahid, bab Shalat Jum'ah) Terkait dengan imamah al-mar'ah dalam shalat, Ibn Rusyd menjelaskan beberapa pandangan ulama. Imam Syafi’i misalnya, membenarkan perempuan menjadi Imam jika  makmumnya perempuan, meskipun imam Malik tidak membenarkan hal tersebut.  Mungkin, atas dasar itu Ibn Rusyd memilih  untuk  berpegang  pada  pendapat  Jumhur  yang  tidak  membolehkan perempuan menjadi Imam bagi laki-laki.

D. Relativisme vs Ummatan Wasathan

Penyebaran doktrin relativisme mulanya  berasal  dari  Protagoras, seorang Sofis yang berprinsip bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu (man is the measur of all things). Doktrin ini berpegang pada prinsip bahwa kebenaran itu sendiri adalah relatif terhadap pendirian subyek yang memutuskan. Relativisme juga dianggap sebagai doktrin global tentang semua ilmu pengetahuan. Disini aspek-aspek sang subyek yang menentukan apa makna  kebenaran  itu, dapat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, kultural, sosial, linguistik, psikologis. Dengan tersebarnya doktrin ini tidak sedikit cendekiawan Muslim yang  lalu berkesimpulan bahwa manusia tidak ada yang tahu kebenaran, yang tahu hanya Allah. Bahkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah kalam Allah yang absolut, tapi ucapan Nabi sebagai manusia yang relatif. Doktrin  relativisme  ini  juga  berkaitan dengan doktrin  sofisme  yang mempunyai dampak yang  dalam terhadap epistemologi Islam. Jika doktrin  ini diterima oleh seorang Muslim maka struktrur ilmu pengetahuan dalam Islam dan bahkan agama Islam itu sendiri sudah tidak  ada artinya apa-apa lagi, karena semua relatif. Beragama dan beribadah menjadi sia-sia belaka, karena tidak ada kebenaran  yang  pasti yang bisa dipegang. Islam mengakui adanya pluralitas agama (keberagaman agama) tapi menolak ide pluralisme agama (kesatuan agama-agama)

Hasil dari usaha ini sudah tentu kerancuan pemikiran dan ketidakjelasan struktur konsepnya. Kesimpulan  Masalah pemikiran adalah masalah yang berkaitan dengan ilmu, dan masalah ilmu berkaitan dengan ibadah. Jika terjadi kerancuan pemikiran  maka mengkounter atau meng-islah permikiran tersebut adalah termasuk dalam bab ibadah. Kerancuan pemikiran yang disebabkan oleh masuknya anasir peradaban di luar Islam bukan terjadi pada masa sekarang saja, tapi sejak periode awal peradaban Islam bangkit dan berkembang. Dalam situasi perang pemikiran seperti ini  Islam  sebagai  agama  yang  shâlih  likulli  zaman  wa  makân telah  memiliki  mekanisme tersendiri untuk merespon.

Perlu disadari bahwa pemikiran mempunyai peran penting dalam pembangunan peradaban Islam, sebab dalam Islam pemikiran selalu mendahului perilaku individu, ilmu selalu mendahului amal. Rusaknya amal disebabkan oleh rusaknya ilmu. Ilmu tanpa amal adalah gila dan amal tanpa ilmu adalah sombong (al-Ghazzali). Amal tanpa ilmu lebih cenderung merusak daripada memperbaiki. Oleh sebab itu dalam  menghadapi perang pemikiran prioritas utama perlu diberikan kepada peningkatan  ilmu pengetahuan Muslim dalam berbagai bidang ilmu agama. Tradisi keilmuan yang dikembangkan dari pandangan hidup Islam yang bersumber dari al-Qur’an, Sunnah,  dan warisan tradisi intelektual Islam perlu terus dipertahankan dan dikembangkan. (DM)
Ingin publikasikan tulisan di QODISIYAH.COM? Klik di sini!

No comments: